Para pakar menekankan perlunya kebijakan yang lebih komprehensif. Menurut ahli transportasi Universitas Indonesia, "Jakarta butuh masterplan integrasi utilitas agar proyek galian tidak tumpang tindih. Selain itu, transportasi publik harus benar-benar jadi prioritas."
Baca Juga: Pemerintah Tetapkan Oktober 2025 Tanpa Hari Libur Nasional
Sementara itu, pakar kesehatan lingkungan mendorong peningkatan jumlah stasiun pemantau kualitas udara di seluruh Jakarta. "Tanpa data real-time yang akurat, sulit menilai efektivitas kebijakan pengendalian polusi," tegasnya.
Jika ditarik ke data, terlihat jelas bahwa polusi udara dan kemacetan di Jakarta adalah masalah struktural, bukan sesaat. Angka-angka yang ada menunjukkan urgensi tindakan nyata, bukan hanya janji. Warga Jakarta berhak mendapatkan kota yang sehat, aman, dan layak ditinggali.