Bahas Evaluasi dan Isu Strategis di Bidang Pendidikan, Pemkot Bandung Terima Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI

Menanggapi hal tersebut, Pj Wali Kota Bandung, A. Koswara menegaskan, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Kota Bandung.

“Kami mencatat bahwa pemerataan sarana pendidikan dan persepsi masyarakat tentang sekolah negeri dan swasta masih menjadi tantangan. Namun, melalui kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan, kami berupaya memberikan solusi terbaik," katanya.

Ia menambahkan, Pemkot Bandung telah melakukan berbagai intervensi, termasuk menambah ruang kelas baru, membangun unit sekolah baru di wilayah yang membutuhkan, dan memberikan perhatian khusus pada peningkatan mutu sekolah swasta.

Baca Juga: Pemkot Bandung Dukung Film Dokumenter Biografi Prof. Mochtar Kusumaatmadja

Melalui kunjungan ini, Ia berharap dapat memperkuat kolaborasi untuk meningkatkan mutu pendidikan secara nasional.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan Komisi X DPR RI. Kami percaya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat akan membawa dampak positif bagi pendidikan, khususnya untuk Kota Bandung,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Tantan Santana menjelaskan, anggaran pendidikan di Kota Bandung sudah mencapai 26 persen dari APBD, menunjukkan komitmen tinggi pemerintah terhadap pembangunan pendidikan.

Baca Juga: Tanggul Sungai Citepus Ambruk, Pj Wali Kota Bandung Pastikan Segera Diperbaiki

Tantan menggarisbawahi sejumlah tantangan dalam sistem zonasi PPDB, seperti indikasi kecurangan data, persepsi “negeri lebih baik dari swasta,” serta keterbatasan kuota di sekolah negeri.

"Kami telah melakukan berbagai langkah, seperti mengembangkan sistem terintegrasi, memberikan pelatihan bagi operator PPDB, serta membangun aplikasi mobile untuk verifikasi titik koordinat. Namun, tantangan literasi digital masyarakat masih perlu diatasi," jelasnya.

Terkait Kurikulum Merdeka, Tantan menilai, prinsip inklusivitas dan diferensiasi dalam kurikulum ini memberikan peluang bagi siswa untuk berkembang sesuai minat dan bakat.

“Namun, implementasi ini membutuhkan evaluasi berkelanjutan, baik melalui rapor pendidikan, penilaian proyek penguatan profil pelajar Pancasila, maupun asesmen lainnya,” ujarnya.

Sebagai informasi, kunjungan kerja spesifik bidang pendidikan Komisi X DPR RI untuk membahas berbagai isu strategis di bidang pendidikan, termasuk implementasi PPDB Zonasi, Kurikulum Merdeka, dan Ujian Nasional juga digelar di dua kota lainnya yakni Yogyakarta dan Surabaya. (rob)