Dekatkan Layanan Publik ke Masyarakat, Pemprov Jabar Luncurkan Program Abdi Nagri Nganjang ka Warga

SEWAKTU.com – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) akan menggelar program “Abdi Nagri Nganjang ka Warga” sebagai bagian dari upaya memperkuat pelayanan publik dan mendekatkan diri kepada masyarakat.

Inisiatif ini digagas langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Pelaksanaan perdana program ini dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 12 April 2025, di halaman Gedung Pakuan, Kota Bandung, mulai pukul 08.30 WIB.

Selanjutnya, kegiatan ini akan rutin digelar setiap hari Rabu secara tematik di desa atau kelurahan yang membutuhkan intervensi layanan publik.

Baca Juga: Jelang Libur Lebaran, Dedi Mulyadi Minta Pengelola Wisata Persiapkan Kemanan Maksimal

"Abdi Nagri Nganjang ka Warga adalah bentuk kehadiran pemerintah yang nyata di tengah masyarakat," ujar Dedi dalam keterangan resminya.

Rangkaian kegiatan dalam program ini mencakup layanan publik, edukasi, serta hiburan yang bersifat informatif dan menyenangkan.

Pemdaprov Jabar Gelar Abdi Nagri Nganjang ka Warga-2. (Foto/Humas Jabar.)

Masyarakat dapat menikmati berbagai layanan seperti:

- Pemeriksaan kesehatan gratis
- Samsat dan SIM keliling
- Perekaman KTP dan aktivasi IKD (Identitas Kependudukan Digital)
- Pembagian 1.500 susu pasteurisasi
- Pendaftaran dan pengaduan BPJS serta layanan ketenagakerjaan
- Konsultasi dan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)
- Konsultasi UMKM dan layanan Moyanvet (Mobil Pelayanan Veteriner)
- Pendampingan lansia dan anak terlantar
- Pembagian bibit tanaman gratis

Baca Juga: Tak Hanya Administratif, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Minta Pemprov Jabar Bekerja Taktis

Selain itu, program ini juga menghadirkan panggung hiburan edukatif dengan penampilan wayang golek, dongeng anak, photobooth, pertunjukan Calung Sunda Bobodoran, serta berbagai lomba anak seperti menyanyi, membaca puisi, dan keterampilan lainnya.

Melalui kegiatan “Abdi Nagri Nganjang ka Warga”, Pemprov Jabar berharap bisa memperluas jangkauan layanan publik secara langsung dan membangun komunikasi yang lebih erat antara pemerintah dan masyarakat, khususnya di wilayah yang belum terjangkau pelayanan optimal. (ADV)