Omon-omon Immanuel Ebenezer Sebelum Kena OTT KPK: Ingin Hapus Syarat Usia Kerja, Janji Bantu Buruh PT Sritex, Hingga Kritik BHR Ojol

Baca Juga: Pejabat Bank Ditemukan Tewas di Sawah Bekasi, Polisi Duga Terkait Kasus Penculikan

"Saya pikir Pak Wawali aja yang tidak dihargai, ternyata saya juga tidak dihargai. Nah, ini pelajaran untuk industrial yang lain juga. Jangan pernah menahan yang namanya ijazah. Itu pelanggaran hukum," kata Noel, (17/4).

Tak sampai disituh, Immanuel Ebenezer sempat memperingatkan perusahaan aplikator ojek online (ojol) yang hanya memberi bonus hari raya (BHR) Rp 50 ribu pada mitra pengemudi.

"Kalau itu (BHR Rp50 ribu) benar-benar terjadi, memalukan! Mending kita bikin seruan, 'Pulangin saja duit Rp50 ribu!'," kata Noel usai Penyerahan BHR kepada Mitra Pengemudi di Kantor Maxim, Jakarta Selatan, Senin (24/3).

Ia menegaskan besaran BHR sebesar Rp50 ribu tak layak dan tidak manusiawi. Bahkan, Noel mengancam akan menggelar aksi solidaritas bersama para driver ojol untuk mengembalikan uang tersebut.

"Negara ini mampu kok. Saya juga mampu sebagai wakil menteri, membalikkan Rp50 ribu itu. Jangan dihina lah bangsa ini! Karena driver ojek online itu adalah patriotik-patriotik bangsa ini, jangan dihina mereka. Kalau mereka (perusahaan) menghina, sama juga menghina negara ini," tegasnya.

Baca Juga: Pinkan Mambo Luncurkan Bisnis Katering Masakan Manado, Harga Menu Jadi Sorotan

Meski begitu, Noel menyatakan akan memverifikasi terlebih dahulu klaim tersebut. Ia menegaskan timnya akan menanyakan langsung kepada para driver yang mengaku hanya menerima Rp50 ribu.

Terakhir, Immanuel Ebenezer menyoroti praktik perusahaan yang mencantumkan batas usia maksimal dalam lowongan kerja.

Menurutnya, syarat tersebut justru merugikan dan menghambat masyarakat yang ingin mencari pekerjaan.

"Itu juga menjadi penghambat. Orang mau bekerja dihambat dengan syarat ketentuan umur," kata Noel, Rabu (2/4).

Dirinya mengaku belum bisa memastikan apakah penghapusan syarat usia maksimal itu akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) atau revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan.***