TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian
Pemerintah harus mencabut mandat TNI dari proyek sipil seperti pertanian skala besar (food estate) tahun ini, dan DPR harus mulai revisi UU TNI.
Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen
DPR harus merevisi UU Komnas HAM untuk memperluas kewenangannya terhadap kebebasan berekspresi. Presiden harus memperkuat Ombudsman serta Kompolnas
Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan
Tinjau serius kebijakan PSN & prioritas ekonomi dengan melindungi hak masyarakat adat dan lingkungan. Évaluasi UU Ciptakerja yang memberatkan rakyat khususnya buruh evaluasi audit tata kelola Danantara dan BUMN.
Itulah poin-poin '17+8 Tuntutan Rakyat' yang tengah gencar dibagikan oleh masyarakat. Semoga informasi ini dapat membantu.***
Artikel Terkait
Kerusuhan di Jakarta: Gerbang Tol dan Tujuh Halte TransJakarta Hangus Dilalap Api
Massa Serang Rumah Ahmad Sahroni, Medy Renaldy Beberkan Harga Koleksi Mewah yang Raib
Ringankan Beban Masyarakat, Pemkab Bogor Beri Diskon 100 Persen Pajak PBB-P2
Tolak Kekerasan di Aksi Demo, Forum Ormas Islam se-Kabupaten Bogor Serukan Ukhuwah dan Dialog Damai
Sri Mulyani Buka Suara Usai Rumah Dijarah, Ingatkan Demokrasi Tanpa Anarki untuk Masyarakat
Usai Demo DPR di Berbagai Wilayah, Presiden Prabowo Stop Tunjangan Rumah Rp50 Juta
Informasi Aksi Mahasiswa Universitas Pakuan Dibantah, BEM Universitas Pakuan Pastikan Tidak Ada Aksi pada 1 September