Rudy Susmanto Tegaskan Penataan Kelembagaan dan Efisiensi Anggaran Hadapi Tantangan Fiskal 2026

- Jumat, 17 Oktober 2025 | 15:58 WIB
Bupati Bogor Rudy Susmanto Dorong Penataan Kelembagaan dan Optimalisasi Anggaran 2026. (Diskominfo)
Bupati Bogor Rudy Susmanto Dorong Penataan Kelembagaan dan Optimalisasi Anggaran 2026. (Diskominfo)

a

SEWAKTU.com — Bupati Bogor Rudy Susmanto memimpin rapat koordinasi bersama jajaran perangkat daerah untuk membahas penataan kelembagaan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2025 serta pembahasan awal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026.

Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Soekarno Hatta, Pendopo Bupati Bogor, pada Kamis (16/10/2025).

Dalam rapat itu, Rudy menegaskan bahwa penataan kelembagaan bukan sekadar restrukturisasi organisasi, melainkan langkah strategis untuk memperkuat efektivitas tata kelola pemerintahan.

Menurutnya, seluruh perangkat daerah harus mampu bekerja secara efisien, adaptif, dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bogor.

Baca Juga: Bupati Bogor Tekankan Percepatan Pemenuhan Dokumen MCP KPK, Target Rampung 100 Persen Akhir Oktober

“Penataan kelembagaan ini bukan sekadar restrukturisasi organisasi, tetapi upaya memperkuat fungsi dan kinerja birokrasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mendukung visi Kabupaten Bogor,” ujar Rudy.

Selain menyoroti aspek kelembagaan, Rudy juga membahas tantangan fiskal yang dihadapi daerah menjelang penyusunan RAPBD Tahun 2026.

Ia mengungkapkan bahwa sejumlah kebijakan baru dari pemerintah pusat berpotensi menekan kemampuan keuangan daerah.

Baca Juga: Tindak Lanjut Arahan Presiden, Pemkab Bogor Awasi Legalitas Bangunan Pondok Pesantren

Beberapa di antaranya yakni pemotongan Dana Transfer Pusat sebesar 24,9 persen, pengurangan Dana BPJS dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta penghapusan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk tahun 2026.

Tak hanya itu, mulai tahun depan, pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) guru tidak lagi ditanggung oleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), melainkan wajib dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota.

“Ini kondisi serius yang perlu kita sikapi bersama,” tegas Rudy.

Untuk mengantisipasi situasi tersebut, Bupati menekankan pentingnya sinergi antarperangkat daerah agar program prioritas tetap terlaksana meski ruang fiskal semakin terbatas.

Baca Juga: Pramuka Kota Bogor Kembali Ukir Prestasi Tingkat Jawa Barat, Dedie Rachim Dapat Lencana Melati

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Muhammad Fajri Ramadhan

Tags

Artikel Terkait

Terkini

KPK Gelar OTT di Banten, 9 Orang Langsung Diamankan

Kamis, 18 Desember 2025 | 17:42 WIB
X