SEWAKTU.com – Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman, meminta agar Inspektorat Kota Bogor bekerja lebih cepat dalam menangani persoalan pungli di lingkungan sekolah.
Permintaan ini disampaikan menyusul kecenderungan masyarakat yang kini lebih memilih mengadukan kasus pungli melalui influencer daripada langsung ke instansi pemerintah.
Dalam keterangannya, Adityawarman menegaskan bahwa Inspektorat harus mampu memahami jalur, skema penganggaran, dan mekanisme pungli sehingga dapat memberikan solusi yang tepat dan cepat.
Baca Juga: Pemkot Bogor Sepakati Kompensasi Dampak Negatif TPPAS Lulut Nambo Sebesar Rp12.500 per Ton
"Seyognyanya kami yang ada di pemerintahan, termasuk Inspektorat, bisa lebih cepat karena yang mengerti jalur, skema penganggaran, pungli, kan kami-kami ini," ujar Adityawarman.
Selain itu, Ketua DPRD juga mendesak agar Inspektorat lebih massif dalam mengoperasikan aplikasi Si Badra, yang telah disediakan sebagai ruang pengaduan masyarakat di Kota Bogor.
Menurut Adityawarman, hal ini penting untuk memastikan masyarakat memiliki saluran resmi untuk menyampaikan pengaduan, terutama dalam persoalan pendidikan yang sangat sensitif.
"Sehingga masyarakat punya saluran yang semestinya yakni langsung ke pemerintah, apalagi ini persoalan pendidikan sangat seksi banget," jelasnya dalam wawancara bersama Radar Bogor, Jumat (31/1/2025).
Baca Juga: Pemkot Bogor Salurkan Hibah Rp6,2 Miliar untuk 94 Lembaga Keagamaan pada 2025
Adityawarman menambahkan bahwa fenomena masyarakat yang mengadu ke influencer bukan berarti mereka sudah tidak percaya kepada instansi pemerintah. Menurutnya, hal ini sudah masuk ke era kolaborasi.
Selama aduan tersebut menghasilkan solusi yang tepat dan tidak menimbulkan kegaduhan, tak masalah asal penyampaian aduan tersebut.
"Jadi fine-fine saja mau ngadu dengan siapapun, tapi sejauh ini saya masih percaya masih banyak masyarakat yang ngadu soal pungli ke Inspektorat, bedanya mereka tidak di ekpose saja," pungkas Adityawarman.
Dengan himbauan ini, Ketua DPRD berharap agar Inspektorat dan instansi terkait dapat lebih responsif dalam menangani kasus pungli, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kota Bogor tetap terjaga.***