Dalam aspek Reformasi Birokrasi, Pemkab Bogor terus memperluas pembangunan Zona Integritas (Island of Integrity), menggelar Roadshow RB, serta menghadirkan Warung Nasi sebagai ruang koordinasi dan konsultasi lintas perangkat daerah. Upaya ini mempercepat penyelesaian isu strategis dan meningkatkan efektivitas koordinasi. Selain itu, penataan tata laksana diarahkan pada identifikasi proses bisnis, standarisasi, dan fasilitasi penyusunan SOP guna memperkuat efisiensi pelaksanaan tugas.
Secara keseluruhan, capaian tersebut mencerminkan komitmen kuat Pemkab Bogor dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, modern, dan berorientasi pada hasil.
4. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Pada tahun 2025, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor telah melaksanakan fasilitasi pelayanan pimpinan yang meliputi tiga fungsi utama, yaitu fasilitasi keprotokolan, fasilitasi komunikasi, dan fasilitasi dokumentasi. Adapun program/kegiatan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor secara keseluruhan, yaitu:
a. Fasilitasi keprotokolan: kegiatan
b. Fasilitasi komunikasian tugas pimpinan berupa penyusunan sambutan: 532 kegiatan
c. Fasilitasi komunikasian tugas pimpinan Januari - Oktober
1) Dokumentasi: 538 kegiatan
2) Notulen: 6 + (mb nanda)
3) Fasilitasi media (wawancara dengan media):
Salah satu agenda strategis yang menjadi capaian penting adalah fasilitasi layanan keprotokolan pada Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Periode 2025–2030. Bupati Bogor Rudy Susmanto, S.Si dan Wakil Bupati Bogor H. Ade Ruhandi, S.E. resmi dilantik oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada 20 Februari 2025 di Istana Merdeka, Jakarta, bersama 961 kepala daerah dari seluruh Indonesia.
Pelaksanaan pelantikan berlangsung khidmat dan tertib dengan dukungan penuh dari Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Seluruh rangkaian acara dipastikan sesuai standar tata upacara protokoler, koordinasi lintas instansi berjalan baik, serta dokumentasi pimpinan terlaksana secara komprehensif dan berkesinambungan.
Fasilitasi ini menjadi salah satu indikator kinerja utama dalam memastikan kelancaran transisi kepemimpinan daerah, sekaligus menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Bogor. (ADV)