Dalam rangka menjalankan fungsi koordinasi Sekretariat Daerah, Bagian Perencanaan dan Keuangan melaksanakan Rapat Koordinasi SKPD Lingkup Asisten Administrasi Umum secara triwulanan. Pada 5 November 2025, telah dilaksanakan Rakor Triwulan III, dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum dan dihadiri SKPD terkait, Inspektorat, Bagian PBJ, dan Bagian Perundang-undangan. Hasil rapat koordinasi,yaitu:
a. Percepatan Capaian Kinerja 2025
Dengan menyisakan dua bulan akhir tahun anggaran, Sekretariat Daerah menekankan percepatan capaian tujuan, strategi, dan penyerapan anggaran melalui monitoring dan evaluasi kegiatan fisik maupun nonfisik.
b. Kedisiplinan Penggunaan Anggaran
SKPD diarahkan untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai rencana kas dan dapat dipertanggungjawabkan.
c. Optimalisasi Pendapatan Retribusi
Bapenda diminta menyiapkan langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan, khususnya dari objek retribusi kekayaan daerah.
d. Penertiban dan Validasi Aset Daerah
SKPD dan BPKAD perlu memastikan data aset sesuai kondisi lapangan serta menelusuri keberadaan dan kelengkapan aset bermasalah.
e. Penataan Kelembagaan dan Tindak Lanjut Temuan
SKPD diminta menyiapkan kebutuhan kelembagaan, termasuk UPTD pada dinas baru, serta menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan.
f. Ketepatan Pencatatan Belanja Modal 2025
Penekanan khusus pada pencatatan aset dari belanja modal, termasuk dana BOS, yang sering menjadi temuan audit.
g. Penyesuaian Perubahan APBD 2025
SKPD diminta menyesuaikan program dan percepatan realisasi kegiatan pasca penetapan perubahan APBD 2025. BPKAD menyiapkan surat edaran terkait percepatan.
Dukungan Perencanaan Anggaran
Bagian Perencanaan dan Keuangan juga menyelesaikan penyusunan Perubahan DPA Setda 2025 dan RKA Setda 2026 sebagai pedoman pengelolaan sumber daya keuangan yang efektif dan proporsional. Penyusunan anggaran perangkat daerah telah melalui tahapan pembahasan Rancangan APBD 2026 bersama Badan Anggaran DPRD pada 17–25 November 2025.
2. Bagian Umum
Di lingkup Sekretariat Daerah, Bagian umum memiliki upaya mewujudkan tata kelola administrasi kepegawaian yang akuntabel dan efisien menjadi prioritas utama. Untuk menjawab tantangan tersebut, diluncurkanlah SiKanda (Sistem Aplikasi Kehadiran Non ASN Setda), sebuah inovasi digital yang dirancang khusus untuk mewujudkan tertib administrasi pegawai Non ASN. Aplikasi rekam kehadiran ini mentransformasi proses manual yang rentan kesalahan menjadi sistem otomatis yang real-time dan akurat. Dengan memanfaatkan fitur geotagging yang memastikan validitas Lokasi dan fitur selfie camera, SiKanda menjamin setiap data absensi merefleksikan kehadiran fisik di kantor, menjadikannya fondasi data yang kuat dan kredibel untuk penilaian disiplin serta pelaporan kepegawaian yang terpusat dan tanpa cela.
3. Bagian Organisasi
Pemerintah Kabupaten Bogor mencatat sejumlah capaian penting dalam peningkatan tata kelola pemerintahan sepanjang tahun 2025. Penataan kelembagaan dilakukan secara sistematis melalui evaluasi urusan dan analisis beban kerja, sehingga struktur perangkat daerah semakin efektif, adaptif, dan sesuai kebutuhan pembangunan.
Penguatan sistem kinerja juga diwujudkan melalui pengembangan aplikasi e-SAKIP terintegrasi yang mendigitalisasi perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi/pengukuran, hingga pelaporan kinerja. Transformasi ini mendorong transparansi dan akurasi pengelolaan kinerja pemerintah daerah.