Sewaktu.com - Seleksi P3K 2022 dianggap diskriminatif karena tidak mengakomodir honorer tenaga kesehatan (nakes) dari Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Tenaga honorer nakes daerah yang bisa diakomodir dalam seleksi P3K 2022 hanya non ASN yang mendapatkan honorarium atau upah dengan mekanisme pembayaran langsung dari APBD.
Baca Juga: Kocak! Bima Arya Usulkan Moratorium Honorer Tapi Punya Honorer Sangat Banyak, Jumlahnya Melebihi PNS
Padahal, sebagian besar nakes di daerah, terutama di puskesmas tidak mendapatkan upah dari APBD, melainkan dari Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Aturan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menpan RB Nomor B/1511/M.SM.01.00/2022 yang diterbitkan pada 22 Juli 2022.
Regulasi tersebut dianggap diskriminatif, sehingga ratusan nakes di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB) mogok kerja.
Baca Juga: Lowongan CPNS 2022 Tidak Ada, Formasi P3K Guru 319.716, Tenaga Kesehatan Cuma Segini
Ratusan Nakes Dompu mogok kerja pada Selasa, 13 September 2022 sebagai bentuk protes lantaran 'dilarang' ikut seleksi P3K 2022.
Aksi mogok kerja nakes Dompu dimotori Forum Komunikasi Honorium Nakes Non ASN (FKHN) Dompu.
Selain mogok kerja, nakes Dompu juga melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Dompu dan gedung DPRD Dompu.
Baca Juga: Formasi P3K Tenaga Kesehatan 2022 Cuma 92.014, Menteri PANRB Minta Kemenkes Kebut Pendataan Honorer
Nakes Dompu mengancam akan boikot puskesmas di Dompu jika aspirasi mereka tidak diperhatikan.
"Jika hari ini nasib kami tidak diindahkan dan tidak diperhatikan, maka secara nurani kami akan boikot seluruh Puskemas dan tidak akan ada pelayanan," tegas koordinator lapangan, Ula Aminullah.
Ia menjelaskan nakes Dompu merasa terzalimi oleh aturan yang diskriminatif menjelang perekrutan PPPK 2022.