Gaji P3K Bikin Pemda Maju Kena Mundur Kena, Kemendagri Khawatir PPPK Demo

Menurut Ira, Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (DGTK) Kemendikbudristek harus memberikan penjelasan dengan baik kepada Pemda, termasuk arah kebijakan P3K Guru.

Ira tak ingin permasalahan P3K terjadi di sejumlah daerah, seperti P3K guru yang sudah dapat SK tapi belum bisa digaji karena Pemda tak punya uang.

"Jangan sampai ada seperti sekarang di beberapa daerah itu bergejolak, sudah ditetapkan (sebagai P3K tapi), mereka tidak bisa dibayarkan gajinya," cetus Ira.

"Kalau kita Kemendagri mengarahkan untuk menganggarkan, tapi kalau uangnya tidak ada, ya mau gimana," tambah Ira.

Menurut Ira, Pemda tak menyangka kalau pendapatannya tidak sebesar yang diharapkan. Awalnya Pemda berharap ada tambahan DAU, ternyata tidak ada.

"Jadi hanya di atas kertas doang mereka mengatakan belanjanya aja, tapi uangnya gak ada, ya gak bisa belanja," jelas Ira.

Ira meminta kepada Pemda yang merasa tidak mampu mengambil kuota agar jangan memaksakan diri karena khawatir masalah jadi blunder.

"Ini banyak sekali yang tidak bisa terbayarkan," kata Ira lagi.

Ia meminta agar semua instansi pusat yang terkait dengan pengadaan P3K harus terbuka, supaya tidak terjadi lagi permasalahan P3K di kemudian hari.

Dalam sosialisasi itu, Ira menampilkan grafisk alokasi DAU untuk provinsi dan kabupaten/kota disertai dengan alokasi belanja pegawai.

Dari data itu terlihat porsi belanja pegawai lebih besar daripada DAU yang ditransfer pusat ke daerah.

"Untuk di provinsi, belanja pegawai lebih banyak PNS ya. Nah ini untuk PNS saja sudah di atas dari DAU-nya. Ditambah lagi nanti yang P3K," beber Ira.

Menurut Ira, memang alokasi gaji P3K lebih sedikit dibanding PNS. Tapi porsi belanja pegawai lebih besar dari DAU, sehingga pemda terpaksa nombok.

"Teman-teman pemda tidak siap. Karena dari PNS saja sudah balance nih. Mereka merasa DAU akan ditambahin yang P3K, ternyata tidak," beber Ira.

Akhirnya, pemda harus nombok untuk membayarkan gaji dan tunjangan P3K.