Gaji P3K Bebani Pemda, Pemkab Garut Defisit Rp 650 Miliar

Menurut Rudy, total belanja daerah, termasuk belanja pegawai, seperti gaji dan tunjangan ASN telah melebihi regulasi.

Berdasarkan Undang-undang UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, belanja pegawai dalam APBD maskimal 30 persen.

"Sekarang di luar DAK, belanja kita sudah 44 persen, belanja pegawai kita sudah 44 persen," kata Rudy.

"Kalau dikurangi dengan DAK, mungkin kita menjauh dari 30 persen, sekitar 33 persen. Sekarang ini sudah menjauh sekitar 38 persen, yang berhubungan dengan belanja pegawai kita," tambah Rudy. ***