3,38 Juta Honorer Tidak Terdata di Database BKN Tak Bisa Diangkat PPPK, Segera Lakukan Hal Ini

SEWAKTU.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang mengaku, ada sebanyak 3,38 juta tenaga honorer yang tidak terdata di database BKN.

Nasib 3,38 juta tenaga honorer yang tidak terdata di database BKN terancam tidak bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Padahal penataan tenaga honorer wajib diselesaikan paling lambat Desember 2024 sesuai Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) 2023 dengan diangkat menjadi PPPK.

Dengan adanya temuan 3,38 juta tenaga honorer yang tidak terdata di database BKN di luar 2,3 juta yang sudah terdata, maka total non-ASN yang harus ditentukan nasibnya mencapai 5,6 juta orang.

Dari 2,3 juta tenaga honorer yang sudah terdata di database BKN, sebanyak 600 ribu non-ASN sudah diangkat menjadi PPPK 2023.

Baca Juga: Semua Honorer akan Dapat NIP PPPK 2024, MenPAN RB Sebut Non ASN Segera Diangkat Full Time dan Part Time

Masih tersisa 1,7 juta honorer yang harus diangkat pada PPPK 2024, namun ternyata masih ada tambahan lagi 3,38 juta non-ASN yang tidak terdata di database BKN.

Nasib honorer yang tidak terdata tersebut masih diupayakan oleh pemerintah untuk ditindaklanjuti.

Dikhawatirkan masih ada non-ASN lainnya yang sudah mengabdi puluhan tahun belum masuk dalam perhitungan 3,38 juta tersebut.

“Kemarin waktu RDP (rapat dengar pendapat) ada temuan masih ada yang belum terdaftar,” kata anggota Komisi II DPR Mardani dikutip dari YouTube TVR PARLEMEN, 11 Februari 2024.

Tidak tinggal diam, DPR dan pemerintah berjanji akan menindaklanjutinya untuk menentukan nasib mereka.

“DPR dan pemerintah akan mendalami bagaimana mekanisme bagi mereka yang belum terdaftar,” ucapnya.

Bagi tenaga honorer, sebaiknya memastikan terlebih dahulu apakah sudah terdata di database BKN atau belum.

“Baik cleaning service, penjaga sekolah, driver cek dulu terdata atau tidak di BKN,” tegasnya.