Aksi Blokade TPA Sumur Batu, Warga dan PHL Tuntut PJ Wali Kota Bekasi Cairkan BLT dan Gaji yang Tertunggak

SEWAKTU.com -- Sejumlah warga Bantargebang bersama-sama dengan Pegawai Harian Lepas (PHL) Kali Asem lakukan aksi blokade akses masuk TPA Sumur Batu.

Mereka menuntut agar uang kompensasi bau (BLT ) dan gaji mereka yang tertunggak segera dicairkan, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mereka telah menunggu lebih dari batas waktu yang ditetapkan, keduanya yakni BLT dan gaji PHL Kali Asem sama-sama belum dibayarkan selama tiga bulan.

Ketidakpuasan mereka semakin memuncak ketika tidak ada respons yang diterima dari Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad terkait masalah ini.

Baca Juga: Profil dan Perjalanan Karier Tri Adhianto, Calon Wali Kota Bekasi 2024

Merespon hal tersebut, mereka menggelar aksi demonstrasi dengan melakukan penutupan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Sumur Batu, Rabu (03/04/2024) siang.

Massa aksi pun mengancam bakal menutup TPST Bantargebang yang merupakan milik Pemprov Jakarta apabila tidak ada kejelasan hingga Kamis (04/04/2024) esok.

“Dalam pesan yang disampaikan kepada PJ Wali Kota Bekasi, kami warga dan karyawan PHL mengecam sikap PJ yang dinilai acuh tak acuh terhadap kebutuhan dan kesulitan yang mereka hadapi. Mereka mengingatkan bahwa pemerintah harus memperhatikan dan merespons dengan serius tuntutan mereka. Ketidakpuasan mereka semakin terpuncak dengan ketidakterlibatan PJ Walikota Bekasi, yang dinilai telah menutup mata terhadap penderitaan yang dialami oleh warga dan karyawan PHL,” ungkap H Anton pada awak media.

Baca Juga: Jaga Transparansi dan Integritas dalam Bekerja, DP3A Kota Bekasi Pastikan WBK Tak Terima Anggaran Hibah 2024

H Anton menambahkan sikap tegas dan penolakan warga dan karyawan PHL Kaliasem tidak hanya ditujukan kepada pemerintah daerah, tetapi juga kepada pemerintah pusat.

“Kami menyerukan kepada pemerintah pusat agar PJ Wali Kota Bekasi segera dicopot dari jabatannya sebagai solusi atas ketidakpuasan kami terhadap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah setempat,” ucapnya dengan nada kesal.

Aksi unjuk rasa berujung penutupan akses TPST Sumur Batu yang dilakukan pihaknya, kata dia, adalah bentuk protes yang damai namun tegas, dalam upaya untuk mendapatkan perhatian dan solusi dari pemerintah terkait dengan tuntutan mereka.

Baca Juga: Jelang Pilkada Kota Bekasi 2024, Tri Adhianto Masih Jadi Favorit Masyarakat