Pemkab Bogor Genjot Penanganan Anak Tidak Sekolah dan Tingkatkan Rata-Rata Lama Sekolah

SEWAKTU.com – Pemerintah Kabupaten Bogor, melalui Dinas Pendidikan, meluncurkan program strategis untuk mengatasi masalah Anak Tidak Sekolah (ATS) sekaligus meningkatkan Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RRLS) pada tahun 2025.

Program ini menyasar lebih dari 5.900 lembaga pendidikan di 40 kecamatan, mencakup berbagai jenjang pendidikan mulai dari PAUD hingga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Pemkab Bogor menetapkan target jangka menengah untuk mendorong pemerataan pendidikan hingga ke wilayah-wilayah pelosok.

Dalam pernyataannya, Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan bahwa fokus pembangunan pendidikan tidak hanya terpusat di perkotaan.

Baca Juga: Wabup Jaro Ade Tegaskan Komitmen Pemkab Bogor dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur Parung Panjang

"Kami ingin kualitas pendidikan meningkat secara merata, termasuk di wilayah barat, timur, utara, dan selatan Kabupaten Bogor," ujar Rudy.

Adapun rincian lembaga pendidikan yang menjadi bagian dari program ini meliputi 3.030 PAUD, 1.899 SD, 767 SMP, serta 211 PKBM.

Dinas Pendidikan turut merancang berbagai sistem pendukung seperti program kejar paket, peta kualitas pendidikan, serta penambahan unit sekolah baru di daerah yang masih minim layanan pendidikan.

Salah satu upaya konkret yang dilakukan adalah peningkatan kapasitas daya tampung pada penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Baca Juga: Pemkab Bogor Siaga Hadapi Cuaca Ekstrem, Rudy Susmanto Kerahkan Seluruh Tim Tanggap Darurat Bencara

Pada tahun ajaran 2024/2025, daya tampung untuk SD negeri mencakup 79.698 siswa, sementara jenjang SMP negeri membuka 872 rombongan belajar.

Untuk tahun ajaran 2025/2026, Dinas Pendidikan menyesuaikan daya tampung maksimal menjadi empat rombongan belajar per SD negeri, dengan total kapasitas 107.424 siswa.

Sementara itu, SMP negeri ditargetkan memiliki maksimal 11 rombongan belajar per sekolah, dengan total 32.440 siswa tersebar di 811 rombel.

Baca Juga: Pemkab Bogor Perkenalkan Platform GIS 'KABISA' untuk Dorong Digitalisasi Perencanaan Wilayah