Beda Sikap Mensesneg dan Menkeu soal Utang Whoosh, Ini Penjelasannya

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan penolakannya terhadap opsi penggunaan APBN untuk menutup utang proyek KCIC.

Purbaya menilai, tanggung jawab keuangan proyek tersebut sepenuhnya berada di bawah pengelolaan PT Danantara, induk usaha dari PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

"KCIC itu di bawah Danantara. Mereka sudah punya manajemen sendiri dan dividen yang cukup besar,” jelas Purbaya dalam acara Media Gathering di Bogor, Jumat (10/10/2025).

Dividen Rp80 Triliun, Dinilai Cukup Tangani Utang

Menurut Purbaya, Danantara memperoleh dividen sekitar Rp80 triliun per tahun, jumlah yang dinilai cukup untuk menutupi kebutuhan pembayaran utang tanpa melibatkan keuangan negara.

"Jangan kita lagi yang nanggung. Karena kalau tidak, nanti semuanya kembali ke kita termasuk dividen mereka. Jadi ini harus dipisahkan antara swasta dan pemerintah,” tegasnya.

Pernyataan itu menegaskan bahwa pemerintah ingin menjaga disiplin fiskal dan transparansi dalam pembiayaan proyek strategis, tanpa mengorbankan anggaran publik.

Baca Juga: Perpres 79 Tahun 2025, Gaji PNS Naik 8-12 Persen, Berikut Jadwal Pembayarannya

Tantangan Finansial Proyek Strategis

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, yang menjadi simbol kerja sama Indonesia-China, memang kerap menghadapi tantangan finansial sejak awal pembangunan.

Kenaikan biaya proyek, fluktuasi nilai tukar, serta beban bunga utang menjadi isu yang terus dibahas publik.

Namun di sisi lain, proyek ini juga membawa harapan besar terhadap peningkatan efisiensi transportasi dan daya saing ekonomi kawasan metropolitan.

Komitmen Pemerintah: Jaga Kinerja Fiskal dan Layanan Publik

Langkah pemerintah untuk mencari skema pembayaran baru tanpa APBN menunjukkan komitmen menjaga stabilitas fiskal sekaligus keberlanjutan proyek strategis.

Baca Juga: Cuaca Panas Bikin Gerah? BMKG Jelaskan Penyebab Aslinya!