Revisi KUHAP Resmi Disahkan, Apa Dampaknya bagi Sistem Hukum di Indonesia?

Pemerintah: Revisi Disusun dengan Partisipasi Luas

Dari pihak pemerintah, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa penyusunan RKUHAP dilakukan secara inklusif.

Dalam rapat bersama Komisi III DPR pada Kamis (12/11), ia menyampaikan bahwa pemerintah membuka ruang seluas-luasnya bagi berbagai kelompok untuk memberikan masukan.

Proses perumusan melibatkan:

• akademisi dan pakar hukum,
• profesional serta organisasi advokat,
• aparat penegak hukum,
• kelompok masyarakat sipil,
• hingga komunitas rentan, termasuk penyandang disabilitas.

"Seluruh proses penyusunan RUU KUHAP dilaksanakan secara partisipatif dan terbuka,” kata Prasetyo.

Ia menyebut revisi ini diharapkan mampu menjadi fondasi hukum acara pidana yang lebih adil, transparan, dan relevan dengan perkembangan zaman.

Baca Juga: Update Tarif Listrik PLN Terbaru 2025, Cek Golongan Anda Sekarang Juga!

Arah Baru Sistem Peradilan Pidana

Dengan disahkannya RKUHAP, Indonesia memasuki fase baru dalam reformasi hukum acara pidana. Pemerintah dan DPR menilai pembaruan ini penting untuk:

• memperkuat perlindungan hak tersangka dan korban,
• mengoptimalkan proses penyidikan dan penuntutan,
• mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang,
• serta menyesuaikan sistem peradilan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Meski undang-undang telah resmi disahkan, sejumlah pekerjaan lanjutan menanti, seperti penyusunan aturan pelaksana dan penyesuaian teknis di lembaga penegak hukum.***