Baca Juga: Sultan HB X Soroti Kasus Keracunan Program MBG: Perlu Perbaikan Manajemen Waktu dan SDM
Respon Publik
Reaksi publik sangat keras. Banyak warga di Gorontalo dan warganet menilai ucapan Wahyudin mencerminkan mentalitas buruk sebagian pejabat.
Beberapa komentar warganet:
- "Kalau sudah mikirnya rampok uang negara, lebih baik mundur saja.”
- "Ini buktinya, rakyat makin susah, pejabatnya malah bercanda soal rampok.”
- "Harta minus tapi gaya hidupnya jalan terus, perlu diaudit betul.”
Kemarahan publik juga disertai tuntutan agar aparat hukum menyelidiki ucapan tersebut, karena bisa jadi bukan sekadar guyonan.
Dampak Politik di Gorontalo
Kasus ini diprediksi berdampak serius pada citra PDIP di Gorontalo. Meski PDIP langsung memecat Wahyudin, sebagian publik menilai partai juga harus lebih ketat melakukan rekrutmen kader.
Beberapa analis lokal menyebut kasus ini bisa menggerus elektabilitas partai, terutama menjelang pemilu kepala daerah (pilkada) dan kontestasi politik berikutnya.
Apa Kata KPK?
KPK menegaskan pihaknya akan memeriksa laporan harta kekayaan Wahyudin. Juru bicara KPK menyatakan:
“Kami tidak bisa langsung menilai benar atau salah. Namun laporan minus tentu akan kami cek untuk memastikan akurasi dan kejujurannya.”
Baca Juga: Digital Detox, Mengapa Melepaskan Gadget Bisa Membuat Hidup Lebih Bahagia
Hal ini menjadi momentum untuk memperkuat transparansi pejabat publik, agar masyarakat bisa menilai integritas wakil rakyatnya secara objektif.
Kasus ini bukan sekadar tentang Wahyudin Moridu, melainkan tentang pentingnya etiket pejabat publik. Setiap ucapan, apalagi yang diucapkan seorang anggota DPRD, bukan hanya konsumsi pribadi, melainkan punya konsekuensi publik.
Pemecatan Wahyudin dari PDIP menunjukkan bahwa partai tidak ingin kehilangan kepercayaan masyarakat. Namun pelajaran yang lebih besar adalah bagaimana pejabat publik harus lebih berhati-hati, jujur dalam laporan kekayaan, dan tidak main-main dengan amanah rakyat.