SEWAKTU.com – Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata, menyampaikan kritik tajam terhadap kebijakan distribusi gas elpiji 3 Kg yang kini hanya diperbolehkan melalui pangkalan resmi.
Menurutnya, aturan tersebut tidak hanya mempersulit masyarakat, tetapi juga memperparah kelangkaan gas serta berdampak negatif pada perekonomian rakyat kecil.
Sebelum kebijakan ini diterapkan, masyarakat dapat dengan mudah membeli gas melon di warung-warung sekitar tempat tinggal mereka.
Namun, kini mereka terpaksa pergi ke pangkalan, yang sering kali lokasinya jauh dan sulit dijangkau, terutama bagi warga yang tidak memiliki kendaraan pribadi.
Baca Juga: Respon Aduan Warga, Ketua DPRD Kota Bogor Desak Inspektorat Tangani Pungli Sekolah Lebih Cepat
"Kebijakan ini menciptakan ketidaknyamanan dan kesulitan bagi masyarakat. Mereka harus mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasi, bahkan ada yang harus mengantre berjam-jam dalam kondisi hujan atau panas, hanya untuk kembali dengan tangan kosong karena stok habis," ujar Dadang saat diwawancarai, Jumat (31/1/2025).
Ia juga menyoroti kasus warga yang jatuh sakit hingga meninggal dunia akibat kelelahan saat mengantre gas.
Hal ini terjadi karena pangkalan sebagai satu-satunya titik distribusi tidak mampu memenuhi permintaan yang terus meningkat, terutama di daerah padat penduduk.
Baca Juga: Pemkot Bogor Sepakati Kompensasi Dampak Negatif TPPAS Lulut Nambo Sebesar Rp12.500 per Ton
Peran Warung dalam Distribusi Gas Elpiji
Dadang menegaskan bahwa selama ini warung kecil memiliki peran penting dalam rantai distribusi gas elpiji 3 Kg.
Selain lebih mudah diakses, warung juga menjadi solusi bagi warga yang terbiasa membeli gas dengan sistem utang di warung langganan mereka.
"Kebijakan ini tidak mempertimbangkan kenyataan di lapangan. Dengan menghapus warung sebagai distributor, pemerintah justru memutus akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok mereka," tegasnya.
Baca Juga: Pemkot Bogor Salurkan Hibah Rp6,2 Miliar untuk 94 Lembaga Keagamaan pada 2025
Artikel Terkait
Pj Bupati Bogor Tinjau Pelayanan Kesehatan Gratis di Bojonggede, Pastikan Anak dan Balita Bebas Stunting
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ungkap Penyebab Tertundanya Pembangunan Jalur Tambang Parung Panjang
Mulai Berjalan Februari 2025, Ketua DPRD Bogor Apresiasi Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis
Ajak Warga Bogor, FutureGen for Change Jadi Terobosan Baru untuk Pembangunan Kota Berkelanjutan
Belum Ada Sinyal Positif Dari Pemerintah Pusat, Pemkot Bogor Berharap Biskita Bisa Beroperasi Lagi
Raih Peringkat Kedua SPI Tertinggi di Jawa Barat, Pemkot Bogor Diundang KPK ke Jakarta