Investigasi Kasus Wahyudin Moridu: Dari Ucapan Viral ,Harta Minus, Hingga Kritik Publik dan Langkah KPK

Fenomena pejabat dengan harta minus jarang terjadi. KPK pun menyatakan akan melakukan pengecekan mendalam. Ada pertanyaan besar: bagaimana seorang pejabat bisa memiliki utang lebih besar dari asetnya, tetapi tetap aktif dalam politik dan kegiatan publik?

Kritik Publik

Reaksi masyarakat di Gorontalo dan warganet di media sosial sangat keras. Banyak yang menganggap kasus ini sebagai bukti krisis moral pejabat. Kritik paling sering muncul terkait gaya hidup pejabat yang tidak sebanding dengan laporan harta kekayaan.

“Kalau benar harta minus, kenapa gaya hidupnya seperti tidak ada masalah?” begitu bunyi salah satu komentar yang mewakili keresahan publik.

Baca Juga: Jam Ideal Memasak Menu MBG, Sri Sultan HB X Tekankan Pentingnya Manajemen Dapur

Dampak Politik Lokal

Kasus Wahyudin bisa menjadi pukulan telak bagi PDIP di Gorontalo. Pemilih di daerah cenderung sensitif terhadap isu integritas pejabat. Beberapa analis menyebut, kasus ini bisa menggeser peta dukungan politik menjelang Pilkada 2025.

Partai politik pesaing bisa memanfaatkan momentum ini untuk menguatkan narasi bersih dan anti-korupsi.

Menurut akademisi Universitas Negeri Gorontalo, ucapan Wahyudin adalah tanda krisis etika di kalangan pejabat publik. Candaan yang tidak pantas bisa meruntuhkan legitimasi politik.

Baca Juga: Sultan HB X Soroti Kasus Keracunan Program MBG: Perlu Perbaikan Manajemen Waktu dan SDM

Selain itu, kasus ini memperlihatkan perlunya transparansi laporan kekayaan pejabat. Harta minus tidak boleh berhenti sebagai angka formalitas, tetapi harus diusut asal-usul dan implikasinya.

Kasus Wahyudin Moridu hanyalah satu contoh dari persoalan yang lebih luas: kepercayaan publik terhadap pejabat politik. Ucapan sembrono, laporan harta minus, dan sikap arogansi bisa dengan cepat mengikis legitimasi politik.

Pemecatan oleh PDIP memang langkah penting, tetapi pertanyaan besarnya: apakah ini cukup untuk mengembalikan kepercayaan publik, atau justru membuka luka baru soal integritas pejabat di Indonesia?