Utang Whoosh Jadi Sorotan, Pemerintah Siapkan Solusi Cerdas Tanpa 'Sunat' APBN

SEWAKTU.com- Di balik kecepatan Whoosh yang meluncur mulus dari Jakarta menuju Bandung, ada ‘beban berat’ yang kini jadi pembicaraan panas di lingkaran pemerintahan: utang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Pemerintah tengah berpacu, bukan hanya di rel, tapi juga dalam mencari solusi finansial cerdas agar utang proyek ini tak menjadi beban bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap tantangan keuangan yang dihadapi KCIC.

Menurutnya, berbagai opsi sedang dibahas untuk menemukan skema pembayaran terbaik tanpa melibatkan dana publik.

Baca Juga: Beda Sikap Mensesneg dan Menkeu soal Utang Whoosh, Ini Penjelasannya

"Beberapa waktu lalu sudah dibicarakan untuk mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar,” ujar Prasetyo di depan kediaman Presiden Prabowo Subianto, Minggu (12/10/2025) malam.

Prasetyo juga menekankan bahwa Whoosh adalah proyek transportasi penting yang harus tetap dikembangkan karena terbukti memberi dampak nyata terhadap mobilitas warga.

"Whoosh membantu aktivitas masyarakat dari Jakarta ke Bandung. Itu sesuatu yang perlu terus kita dukung,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil posisi tegas yakni utang Whoosh bukan tanggung jawab APBN.

Purbaya menjelaskan, proyek KCIC berada di bawah pengelolaan PT Danantara, yang memiliki struktur keuangan mandiri dan dividen besar setiap tahunnya.

"KCIC itu di bawah Danantara, mereka sudah punya manajemen sendiri dan dividen sendiri,” ujarnya dalam acara Media Gathering di Bogor, Jumat (10/10/2025).

Menurutnya, Danantara mendapatkan dividen sekitar Rp80 triliun per tahun, jumlah yang dinilai cukup untuk menanggung utang tanpa melibatkan uang negara.

"Kalau semua ditanggung APBN, nanti semua kembali ke kita, termasuk dividennya. Jadi harus dipisahkan jelas antara swasta dan pemerintah,” tegasnya.

Pernyataan dua menteri ini memperlihatkan wajah ganda dari kebijakan pembangunan besar, ambisi untuk terus maju, tapi juga kewaspadaan terhadap kestabilan fiskal.