Utang Whoosh Jadi Sorotan, Pemerintah Siapkan Solusi Cerdas Tanpa 'Sunat' APBN

Baca Juga: Pemerintah Siapkan Skema Baru untuk Bayar Utang Proyek Whoosh

Proyek Whoosh Jakarta-Bandung memang monumental. Ia bukan sekadar transportasi cepat, tapi simbol lompatan teknologi dan kerja sama internasional. Namun di sisi lain, biaya proyek yang membengkak membuat persoalan utang tak bisa dihindari.

Kini, pemerintah berada di posisi strategis, memastikan proyek tetap beroperasi dengan baik, tanpa menambah tekanan pada APBN yang juga menopang program sosial, pendidikan, dan kesehatan.

Menariknya, di tengah isu keuangan ini, Prasetyo justru melempar sinyal ambisius, kereta cepat hingga Surabaya.

"Kita ingin proyek ini berkembang, tidak berhenti di Bandung saja. Sekarang sedang dipikirkan untuk diperluas hingga Jakarta-Surabaya,” ujarnya.

Wacana ini menandakan keyakinan bahwa proyek ini bukan akhir, melainkan awal dari transformasi sistem transportasi di Pulau Jawa.

Baca Juga: Mensesneg: Pemerintah Tak Akan Bebankan Utang KCIC ke APBN

Skema Pembayaran Alternatif Sedang Dihitung

Dari sejumlah sumber di pemerintahan, disebutkan bahwa tiga opsi utama sedang dikaji untuk menyelesaikan utang KCIC:

1. Restrukturisasi pinjaman bersama investor Tiongkok.
2. Optimalisasi pendapatan operasional Whoosh, seiring peningkatan jumlah penumpang.
3. Keterlibatan investasi swasta nasional untuk memperkuat struktur modal.

Langkah-langkah tersebut diharapkan bisa memperbaiki posisi keuangan proyek tanpa mengorbankan kelangsungan operasionalnya.

Dampak Ekonomi yang Lebih Luas

Baca Juga: ASN Siap-siap Full Senyum! Kenaikan Gaji dan Sistem Baru Segera Berlaku

Secara ekonomi, keberadaan Whoosh sudah mulai terasa. Bisnis pariwisata, kuliner, dan logistik di Bandung dan sekitarnya menunjukkan peningkatan. Waktu tempuh yang singkat membuat aktivitas ekonomi lebih cepat berputar.

Namun, tanpa tata kelola finansial yang hati-hati, manfaat itu bisa berbalik menjadi beban jangka panjang. Karena itu, langkah mencari skema pembayaran cerdas tanpa APBN menjadi sangat penting.

Pemerintah kini berada di persimpangan, menjaga kredibilitas fiskal sekaligus menjaga kecepatan pembangunan.