Kocak! Bima Arya Usulkan Moratorium Honorer Tapi Punya Honorer Sangat Banyak, Jumlahnya Melebihi PNS

Bima Arya tak memberikan tukin kepada nakes. Yang diberi tukin hanya PNS yang bekerja di instansi lain dengan nilai fantastis.

Padahal, selama pandemi Covid, PNS di instansi lain, selain nakes, bekerja dari rumah atau WFH.

DPRD Kota Bogor telah berjuang agar nakes, setara dengan PNS di instansi lain. Namun hingga kini belum ada respon dari Pemkot Bogor yang dipimpin Bima Arya.

Sementara itu, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menyatakan Rakor bersama perwakilan pemerintah daerah seluruh Indonesia dilakukan untuk membahas penyelesaian tenaga non ASN atau yang dikenal dengan sebutan honorer.

Azwar Anas pemerintah daerah untuk mempercepat proses pendataan, validasi, dan merancang peta jalan atau roadmap penyelesaian masalah honorer.

"Kami mendorong masing-masing instansi pemerintah untuk mempercepat proses mapping, validasi data, dan menyiapkan roadmap penyelesaian tenaga non-ASN," ujar Anas.

Mantan Bupati Banyuwangi ini mengatakan permasalahan honorer adalah masalah bersama. Bukan hanya masalah yang diselesaikan oleh satu atau dua instansi.

Anas menyatakan pertemuan dengan perwakilan pemerintah daerah bertujuan untuk menampung masukan dari kepala daerah, serta menyamakan persepsi terhadap penyelesaian masalah honorer yang dihapus pada 23 November 2023 mendatang. ***