Pemerintah Kota Bogor Rilis RLPPD 2024, Ungkap Capaian dan Tantangan Pembangunan

4. Permasalahan terkait Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik, yaitu:

a. Persebaran dan pemanfataan infrastruktur sanitasi yang belum optimal.

b. Kurangnya kesadaran, permintaan, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan rantai layanan sanitasi aman.

5. Investasi dan intervensi pendanaan infrastruktur sanitasi juga masih belum efektif dan tepat sasaran

Permasalahan terkait Rasio kepatuhan IMB Kab/ Kota, yaitu:

a. Dalam pengukuran rasio kepatuhan IMB kabupaten/kota, terdapat masalah yaitu data yang ditampilkan belum merupakan data pengawasan terhadap seluruh ijin PBG yang diterbitkan karena adanya keterbatasan jumlah dan kompetensi tenaga pengawas bangunan gedung di Kota Bogor.

b. Jumlah staf yang menangani pengawasan bangunan sejumlah 6 orang pengawas sedangkan kebutuhan 18 orang (rata-rata 3 orang/ kecamatan).

6. Permasalahan terkait Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten /kota, yaitu:

a. Dalam menjaga proporsi kematapan jalan setiap tahunnya terhadap umur layan jalan, perlu dilaksanakan program penyelenggaraan Jalan, antara lain: Survey kondisi jalan tahunan dan penyusunan dokumen rencana teknis jalan; Kegiatan pemeliharaan rutin jalan; Kegiatan pemeliharaan berkala jalan; Kegiatan peningkatan/rekonstruksi jalan.

b. Untuk mendukung kegiatan diatas perlu adanya modernisasi alat berupa cold milling machine, finisher, jack hammer, serta peralatan lainnya.

7. Permasalahan terkait Jasa Konstruksi, yaitu:

a. Dalam pengukuran rasio penyedia jasa yang berkondite baik, terdapat masalah yaitu data yang ditampilkan belum merupakan data semua penyedia yang sudah dinilai di aplikasi SIKAP karena belum semua penyedia dinilai oleh PPK pekerjaan konstruksi, data penyedia yang dinilai di aplikasi SIKAP tidak memunculkan nama badan usaha sebagai penyedia pekerjaan konstruksi sehingga perlu mendata badan usaha penyedia jasa konstruksi secara manual di LPSE.

b. Keterbatasan personil dalam melakukan pengawasan tertib usaha, tertib pelaksanaan dan tertib pengawasan jasa konstruksi sesuai kewenangannya di Kota Bogor.

4. Urusan Perumahan

A. Capaian Kinerja Outcome