SEWAKTU.COM - Penegakan hukum di Indonesia dilaksanakan oleh sejumlah lembaga resmi yang memiliki kekuatan hukum dan bertugas memastikan keadilan ditegakkan secara objektif tanpa diskriminasi. Dalam prinsip negara hukum, seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.
Adapun lembaga-lembaga penegak hukum yang berperan penting dalam sistem peradilan di Indonesia, sebagaimana yang dilansir dari laman manajemen.uma.ac.id, berikut penjelasannya:
- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)
Polri merupakan lembaga yang paling dekat dengan masyarakat. Tugas utamanya adalah menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.
Polri memiliki berbagai unit, seperti Satuan Lalu Lintas (Satlantas) dan Unit Kejahatan Siber, yang menangani kasus lalu lintas hingga kejahatan digital.
Baca Juga: Mengenal Hukum Pidana di Indonesia
Di wilayah pemerintahan daerah, Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) bertugas menjaga ketertiban umum dan sering kali menertibkan pedagang kaki lima (PKL) atau gelandangan yang dianggap mengganggu ketertiban kota.
Polri juga kerap bekerja sama dengan lembaga pemerintah lainnya, seperti OJK dan kementerian, dalam urusan pengawalan dan penegakan hukum.
- Mahkamah Konstitusi (MK)
Didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003, Mahkamah Konstitusi berfungsi menangani perselisihan konstitusional, terutama sengketa hasil pemilu dan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.
Baca Juga: Perbedaan antara Hukum Perdata dengan Hukum Pidana di Indonesia
Mahkamah Konstitusi memiliki sembilan hakim konstitusi, masing-masing dipilih oleh tiga institusi: Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden. Ketua MK dipilih oleh para hakim konstitusi untuk masa jabatan tiga tahun.
- Mahkamah Agung (MA)
Sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, MA mengadili perkara kasasi dan membawahi semua pengadilan di bawahnya. Sistem peradilan di Indonesia dibagi menjadi tiga tingkat:
- Pengadilan Negeri (tingkat pertama)
- Pengadilan Tinggi (tingkat banding)
- Mahkamah Agung (tingkat kasasi)
MA juga berwenang memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian grasi dan rehabilitasi, serta mengawasi jalannya peradilan umum, agama, tata usaha negara, dan militer.
- Pengadilan Militer
Pengadilan Militer menangani perkara hukum yang melibatkan anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia). Lembaga ini berfungsi menjaga disiplin dan tata tertib militer, dan memiliki beberapa tingkatan pengadilan berdasarkan wilayah dan jenjang kepangkatan terdakwa:
- Pengadilan Militer Tingkat A dan B
- Pengadilan Militer Tinggi, menangani prajurit berpangkat tinggi
- Pengadilan Militer Utama, menangani banding dari Pengadilan Militer Tinggi
Setiap tingkat memiliki struktur tersendiri, dengan hakim, oditur (jaksa militer), dan panitera.