Utang Kereta Cepat Tak Akan Gunakan APBN, Begini Kata Mensesneg dan Menkeu

Menkeu Tegas: Utang Bukan Tanggung Jawab APBN

Berbeda dengan Mensesneg, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, pembayaran utang proyek KCIC tidak boleh dibebankan ke APBN.

"KCIC itu di bawah Danantara. Mereka sudah punya manajemen sendiri dan dividen sendiri,” kata Purbaya dalam acara Media Gathering di Bogor, Jumat (10/10/2025).

Menurutnya, PT Danantara sebagai induk KCIC memiliki dividen sekitar Rp80 triliun per tahun, jumlah yang dinilai cukup untuk menutupi kewajiban utang proyek tanpa bantuan APBN.

"Jangan negara lagi yang menanggung. Kalau begitu nanti semuanya kembali ke pemerintah, termasuk dividennya. Harus dipisahkan jelas antara swasta dan pemerintah,” tegasnya.

Baca Juga: Utang Whoosh Jadi Sorotan, Pemerintah Siapkan Solusi Cerdas Tanpa 'Sunat' APBN

Pemerintah Siapkan Skema Alternatif

Meski belum diumumkan secara resmi, sumber internal menyebutkan beberapa opsi sedang dikaji, seperti restrukturisasi utang, optimalisasi pendapatan Whoosh, hingga kerja sama investasi swasta nasional.

Tujuannya agar proyek strategis nasional tetap berjalan tanpa membebani keuangan negara.

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCIC) merupakan hasil kerja sama antara Indonesia dan China yang diresmikan beroperasi pada 2023.

Baca Juga: Di Balik Kecepatan Whoosh, Pemerintah Hadapi Tantangan Utang Proyek KCIC

Meski diakui membawa manfaat besar bagi mobilitas masyarakat, proyek ini juga menimbulkan persoalan pembiayaan akibat pembengkakan biaya dan penyesuaian struktur pinjaman.

Pemerintah kini berupaya menjaga keseimbangan antara disiplin fiskal dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur strategis.

Masyarakat menantikan kejelasan skema pembayaran utang proyek KCIC yang tidak membebani APBN.

Sementara itu, pemerintah memastikan operasi Whoosh tetap berjalan normal, dengan fokus mencari solusi pembiayaan yang sehat dan berkelanjutan.***