Link Download Juknis PPPK No 349/P/2022 tentang Seleksi P3K Guru 2022

a. Peserta memasuki ruangan setelah diperbolehkan oleh Pengawas;

b. Peserta mengisi daftar hadir dan mendengarkan pengarahan dari panitia;

c. Peserta yang telah menyelesaikan seleksi kompetensi dapat meninggalkan ruangan secara tertib.

d. Peserta di dalam ruang tes dilarang membawa:

1. buku - buku dan catatan lainnya;
2. kalkulator, telepon genggam (HP), kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, bolpoint;
3. makanan dan minuman; dan
4. senjata api/tajam atau sejenisnya.

e. Selama seleksi kompetensi peserta seleksi dilarang:

1. pindah tempat duduk atau ke komputer lain tanpa seijin pengawas seleksi;
2. bertanya/berbicara dengan sesama peserta ujian;
3. menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seijin panitia selama ujian;
4. keluar ruangan, kecuali memperoleh ijin dari pengawas; dan
5. merokok dalam ruangan ujian.

f. Peserta dilarang menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT-UNBK.

3. Pasca Seleksi Kompetensi

• Peserta mengambil barang-barang yang dititipkan kepada panitia.
• Peserta langsung meninggalkan lokasi TUK dengan memperhatikan protokol kesehatan.

G. Penetapan Proktor dan Teknisi

1. Penetapan Proktor dan Teknisi

Penetapan Proktor dan Teknisi dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Dinas pendidikan provinsi/kab/kota atau BKD provinsi/kab/kota sesuai kewenangannya meminta kepada Kepala sekolah yang pernah melaksanakan UNBK untuk mengirimkan nama-nama proktor dan teknisi.

b. Kepala sekolah mengirimkan usulan nama proktor dan teknisi ke Dinas pendidikan provinsi/kab/kota atau BKD provinsi/ kab/kota sesuai kewenangannya.

c. Dinas pendidikan provinsi/kab/kota atau BKD provinsi/kab/kota sesuai kewenangannya melakukan verifikasi usulan nama proktor dan teknisi berdasarkan kriteria dan persyaratan yang ditetapkan.

d. Dinas pendidikan provinsi/kab/kota atau BKD provinsi/kab/kota sesuai kewenangannya menetapkan proktor dan teknisi yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan.

e. Dinas pendidikan provinsi/kab/kota atau BKD provinsi/kab/kota sesuai kewenangannya menyampaikan surat penetapan kepada panitia pusat.